Mamuju,Manakarra Blogger---Salah satu Bakal Calon (Balon) Gubernur provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) 2017 , Salim S Mengga mengatakan,pemberian sanksi atau hukuman bagi oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat politik dalam Pemilihan kepala derah (Pilkada) harus sesuai dengan berat pelanggaran dilakukan.
“Kita lihat dulu besar-kecilnya kesalahan,sebenarnya yang disegaja harus di beri sanksi yang lebih berat”Ungkapnya,Usai Menghadiri rapat koordinasi semua stakeholder terkait yang diselenggarakan oleh bawaslu Sulbar.Jumat(21/10)
Mantan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) yang membidangi pertahanan, luar negeri dan informasi ini mengatakan,netralitas seorang PNS dipertanyakan jika tidak netral,sehingga menurutnya ada instruksi yang dilakukan seorang bakal calon di balik ketidaknetralannya tersebut
“Persoalannya sekarang kenapa dia tidak netral,nah Kalau saya yang memerintahkan dia yang di cari,jangan oknum PNS nya,PNSnyakan takut jabatan di geser,takut jabatannya di ambil”Jelasnya.
Ia juga mengatakan,semestinya batas loyalitas seorang PNS adalah tugas pokok dan tidak boleh terjadi pelanggaran hukum dalam wilayah loyalitas.
“Pada saat seorang pimpinan memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum,maka seorang PNS boleh tidak loyal”Tegasnya.
Penulis :Adriansyah M.Fatwa